Karawang, sanggabuanam.web. id – Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Jawa Barat yang semestinya digelar pada Kamis, 18 September 2025, di Hotel Mercure Karawang, resmi batal dilaksanakan. Acara yang sebelumnya diagendakan sebagai forum tertinggi organisasi pengusaha di Jawa Barat itu hanya berlangsung sebagai kegiatan silaturahmi.
Keputusan tersebut diambil setelah 15 Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bersama perwakilan Kadin Indonesia menggelar pertemuan di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh Ketua Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan E.N. Rotorasiko, SC Natsir, serta sejumlah tokoh Kadin Jawa Barat.
Dalam berita acara yang ditandatangani bersama, diputuskan tiga hal penting:
1. Pelaksanaan Muprov VIII Kadin Jawa Barat akan ditentukan oleh Kadin Indonesia dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal 17 September 2025. Penentuan ini mencakup tempat dan waktu pelaksanaan resmi.
2. Segala aturan pelaksanaan Muprov harus mengikuti ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia yang berlaku.
3. Status kepesertaan Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat akan ditetapkan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yakni Cucu Sutara dan caretaker Agung Suryamal.
Dengan demikian, acara di Hotel Mercure Karawang pada 18 September 2025 bukanlah Muprov VIII Kadin Jawa Barat, melainkan hanya silaturahmi. Hal ini dipertegas dengan tidak adanya surat resmi dari Kadin Indonesia terkait penyelenggaraan Muprov sebagaimana prosedur yang berlaku.
Sejumlah pihak menduga, terhambatnya pelaksanaan Muprov VIII Kadin Jawa Barat tidak terlepas dari adanya upaya oknum tertentu di Kadin Indonesia yang ingin memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan bisnis pribadi, kolega, dan keluarganya. Dugaan inilah yang kemudian menimbulkan kegaduhan di internal Kadin Jawa Barat dan menyebabkan agenda besar organisasi pengusaha tersebut batal terlaksana sesuai jadwal.
Meski demikian, para pimpinan Kadin Kabupaten/Kota menegaskan tetap berkomitmen mendukung suksesnya penyelenggaraan Muprov VIII yang sah, profesional, dan mandiri sesuai marwah organisasi.(red).
