Jakarta, sanggabuanamultimedia.web.id - lMAPA (Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh) Jakarta mengecam keras keputusan pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Meskipun dampak bencana ini sangat luas dan signifikan, pemerintah pusat dinilai tidak serius dalam menangani krisis ini.
Sedangkan, menurut laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan longsor di Sumatera telah menyebabkan 174 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Di Aceh saja, tercatat 35 korban jiwa dan ribuan keluarga mengungsi akibat bencana ini.
IMAPA Jakarta menilai bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar label formal, melainkan instrumen penting untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara dalam penanganan bencana. Dengan status bencana nasional, penanganan dapat dilakukan secara cepat, komprehensif, dan terkoordinasi.
Ketua IMAPA Jakarta, Sulthan Fansuri Selian, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional dan melakukan penanganan pascabencana yang melibatkan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, serta komunitas lokal.
"Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Kami mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bisa dilakukan secara cepat, komprehensif, dan terkoordinasi," ujarnya.
IMAPA Jakarta juga menekankan pentingnya penanganan pascabencana yang berkelanjutan, termasuk rencana pemulihan jangka panjang untuk akses layanan dasar, rumah layak huni, dan restorasi mata pencaharian warga terdampak.
"Bantuan sementara saja tidak cukup, diperlukan rencana pemulihan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan hidup warga terdampak," tambah Sulthan.( Dicky Darwis)
