Dikonfirmasi Soal Dana ATS PKBM Al-Munawar, Ketua PKBM Nurul Ulum Bungkam Ada Apa ?

Karawang, sanggabuanamultimedia.web.id - Ketua PKBM Nurul Ulum memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp terkait realisasi dana bantuan Anak Tidak Sekolah (ATS) di PKBM Al-Munawar.

Konfirmasi tersebut dilayangkan guna memperoleh penjelasan resmi atas pengelolaan dana bantuan yang disalurkan melalui Bank BJB kepada puluhan peserta didik.

Adapun data yang menjadi objek konfirmasi yakni realisasi dana ATS di PKBM Al-Munawar dengan rincian sebagai berikut:

- Paket A sebanyak 8 orang

- Paket B sebanyak 44 orang

- Paket C sebanyak 28 orang

Sehingga total peserta yang terdata sebagai penerima manfaat sebanyak *80 orang.

Dalam pesan konfirmasi yang dikirimkan, awak media menyampaikan salam pembuka dan mengajukan tiga pertanyaan pokok kepada Ketua PKBM, yakni:

> _"Assalamualaikum Pak, izin konfirmasi terkait realisasi Uang ATS di PKBM Al-Munawar dengan Paket A sebanyak 8 orang, Paket B sebanyak 44 orang, dan Paket C sebanyak 28 orang, yang disalurkan oleh pihak BJB. Ada ga pemotongan terhadap hasil pencairan untuk ATS, dan ada ga penjualan pakaian seragam yang dilakukan pihak PKBM, selain itu ada ga sifat kebijakan yang diberikan oleh ATS setelah mendapatkan uang pada waktu pencairan? Terima kasih mohon jawabannya Pak."_

Hingga berita ini ditayangkan, pesan konfirmasi tersebut hanya terbaca tanpa adanya balasan ataupun keterangan apapun dari yang bersangkutan.

Dana ATS merupakan bantuan yang bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal.

Sebagai lembaga pengelola dana publik, PKBM berkewajiban untuk mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, tanpa adanya pemotongan di luar ketentuan resmi.

Secara prinsip, bantuan sosial pendidikan disalurkan secara utuh kepada penerima manfaat dan tidak diperkenankan adanya pemotongan, pungutan, maupun penjualan seragam yang bersifat memaksa.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sikap bungkam dari pihak PKBM menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Padahal, klarifikasi dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar tidak timbul asumsi yang liar di tengah publik.

"Masyarakat hanya ingin tahu, kalau memang tidak ada pemotongan dan tidak ada penjualan seragam, harusnya dijawab saja. Jangan didiamkan, karena ini uang untuk anak-anak yang tidak sekolah," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada Ketua PKBM Nurul Ulum dan pengelola PKBM Al-Munawar, demi keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  (red).