Karawang, sanggabuanamultimedia,web.id.dugaan Sekolah SMPN 1 Rengasdengklok menjual Seragam dan paket buku yang ramai di pemberitaan sontak saja Ketua Satgas Maung KDM ' Agas Rudi kembali mendorong agar Bupati Karawang melakukan pemeriksaan khusus kepada SMPN 1 Rengasdengklok, agar permasalahannya makin terang-benderang.
" Bupati harus membuktikan statement di beberapa media dan di tiktok, bahwa kepala sekolah yang menjual buku LKS maupun paket dan seragam sekolah, pernyataan tersebut di harapkan ada bukti nyata " ujar Agas Rudi Selasa ( 22/7/2025) kepada Sanggabuana Multi media.
Menurutnya, dalam hal ini Bupati Karawang bisa untuk memeriksa khusus karena dugaannya sudah besar biaya seragam, dan pembelian buku paket tersebut, sehingga menjadi keluhan para orang tua murid.
" Harus mendengarkan keluhan para orang tua siswa, karnanya selain itu masyarakat tau dari berita media mau pun di tiktok pernyataan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya yang kedapatan mengarahkan siswa atau wali murid untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah di toko tertentu, dan pernyataan tersebut Laporkan ke saya. Saya cabut nanti jadi kepala sekolahnya, " terangnya.
Maka dari itu, lanjut Agas Rudi, Bupati harus segera memeriksa dengan khususon tanpa terkecuali.
" Ya, biar menjadi terang benderang, agar Bupati juga bisa membuktikan kepada masyarakat, bahwa pernyataan yang di tiktok dan di beberapa media itu, tidaklah hanya sekedar Omon omon, " tegasnya.
Ia juga mengatakan, melansir dari media imfokeadilan.com , bahwa siswa kelas 8 di SMPN 1 Rengasdengklok diwajibkan membeli 11 buku paket pelajaran dengan total harga mencapai Rp. 615.000. Selain itu, siswa baru pun harus membeli seragam sekolah lengkap melalui koperasi yang dikelola salah satu pegawai sekolah dengan harga sekitar Rp 1,1 juta untuk tiga stel seragam beserta atributnya. Seragam itu terdiri dari baju batik, olahraga, muslim, topi, sabuk, dan lainnya. Harganya 1,1 juta. Biasanya, setiap awal tahun ajaran segala biaya dirapatkan dulu dengan orang tua murid, tapi di sini sama sekali tidak ada musyawarah, jadi heran aja gitu.
" Sekali lagi saya harap Bupati Karawang , H. Aep Saepuloh pro rakyat, karena yang sekolah di SMPN tersebut tidak semua orang orang kaya, akan tetapi banyak juga orang yang tidak mampu, " tandasnya.(red).
.jpg "Berbaring Menahan Rasa Sakit Selama Dua Tahun Perlu Bantuan Khusus Dari Pemkab Karawang.")
