Karawang,sanggabuanamultimedia.web.id – Penolakan terhadap rencana pertambangan di kawasan Karawang Selatan kian memanas. LBH Cakra sebagai Tim Advokasi Karawang Selatan bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivis lingkungan menegaskan sikap menolak aktivitas tambang PT Mas Putih Belitung (MPB) dan PT Jisin Indonesia yang dinilai mengancam kelestarian alam, sumber air, serta kehidupan sosial-ekonomi warga.
Koordinator aksi, Ujang Nur Ali, mengungkapkan perjuangan menolak tambang telah berlangsung sejak 2024 melalui berbagai jalur resmi, mulai dari surat pembatalan izin hingga rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat. Bahkan, Mahkamah Agung telah memutuskan pembatalan izin lingkungan PT MPB. Rabu (13/08/25).
Namun, rencana tambang tetap berjalan. Aksi demonstrasi pada April 2025 justru diikuti pemanggilan sejumlah tokoh, termasuk dirinya dan Lurah Tamansari, Ai Ratnasi, oleh Mabes Polri. Tim advokasi menilai langkah ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan, ungkapnya saat Jumpa Pers di Kantor LBH Cakra.
“Ini bukan sekadar soal batu kapur, tapi soal keberlangsungan sumber air, kawasan lindung geologi, dan keselamatan warga. Kawasan Sangga Buana harus dilindungi untuk generasi mendatang,” tegas Direktur Eksekutif LBH Cakra Dadi Mulyadi S.H.
Dalam pernyataan sikapnya, Tim Advokasi Karawang Selatan:
1. Menolak seluruh rencana dan kegiatan pertambangan di Karawang Selatan.
2. Mengutuk kriminalisasi warga yang menolak tambang.
3. Mendesak pemerintah menghentikan proses hukum bermuatan intimidasi.
4. Meminta pemerintah daerah dan pusat bersikap tegas menolak izin tambang.
5. Berkomitmen melanjutkan perjuangan hingga izin tambang dibatalkan.
Mereka juga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan kerusakan lingkungan.
“Satu orang dikriminalisasi, akan tumbuh seribu pejuang lingkungan,” tegas pernyataan bersama tersebut. (Yopie Iskandar)
