Karawang, sanggabuanamultimedia.web.id - Pemerintah Kabupaten Karawang harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gedung pelayanan publik yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Kondisi gedung yang buruk, dengan kebocoran dan fasilitas sanitasi yang tidak berfungsi, menunjukkan lemahnya tata kelola aset publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Seperti dikutif Media Kabar Gempar, Gedung pelayanan publik semestinya menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan layanan yang bermartabat, aman, dan nyaman. Namun, temuan di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Kebocoran di area depan gedung tidak hanya mengganggu aktivitas pelayanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung.
Masalah ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Buruknya kondisi gedung pelayanan publik menunjukkan lemahnya perencanaan, pengawasan, serta pemanfaatan anggaran pemeliharaan aset daerah. Dalam konteks pelayanan publik, fasilitas fisik yang tidak layak secara langsung menurunkan kualitas layanan dan melanggar hak dasar masyarakat sebagai pengguna layanan negara.
Pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gedung pelayanan publik, termasuk audit penggunaan anggaran pemeliharaan. Transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan aset harus menjadi prioritas agar publik mengetahui sejauh mana tanggung jawab negara dijalankan.
Lebih dari sekadar perbaikan fisik, persoalan ini menuntut perubahan pendekatan dalam pengelolaan pelayanan publik. Gedung pelayanan bukan hanya bangunan administratif, melainkan representasi komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Tanpa pembenahan serius, pelayanan publik berisiko terus terjebak dalam persoalan klasik: gedung ada, anggaran tersedia, tetapi kualitas layanan tetap memprihatinkan.(red,).
