Ketua Tim Kecamatan SDMPKH, Aep Saefudin, menjelaskan bahwa Perlinsos memberikan kesempatan kepada berbagai unsur masyarakat untuk berperan sebagai agen dalam mengusulkan calon penerima bansos. Dengan demikian, warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk diverifikasi. Selasa (20/10/2026).
Menurut Aep, salah satu persyaratan bagi masyarakat yang ingin menjadi agen Perlinsos adalah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Perlinsos merupakan salah satu fasilitas untuk mendaftarkan warga yang belum mendapatkan bansos atau mendaftarkan kembali KPM yang sebelumnya sudah menerima bantuan. Semua unsur bisa menjadi agen Perlinsos dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” jelas Aep.
Aep menerangkan, sasaran pengusulan bantuan sosial adalah warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi belum mendapatkannya atau perlu dilakukan pendataan ulang.
Dalam proses tersebut, kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 menjadi perhatian sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Namun, kelayakan penerima tetap harus melalui proses verifikasi sesuai ketentuan program bantuan sosial yang berlaku.
Apabila terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi, masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi atau situs Perlinsos untuk ditinjau kembali.
Proses pengajuan tersebut tidak hanya mengandalkan informasi administratif. Agen Perlinsos juga dapat melakukan survei langsung ke rumah warga guna memastikan kondisi sosial dan ekonomi calon penerima bantuan.
Dalam proses sanggahan, dokumentasi kondisi tempat tinggal, termasuk bagian dalam rumah dan kamar mandi, dapat menjadi bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi nyata keluarga yang diusulkan.
Lebih lanjut, Aep menyampaikan bahwa salah satu tujuan penerapan Perlinsos adalah meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem tersebut, usulan warga akan diproses dengan mengintegrasikan data dari sejumlah sektor, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, SAMSAT, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Integrasi data tersebut diharapkan membantu proses pemeriksaan latar belakang sosial ekonomi calon penerima. Dengan demikian, keputusan mengenai kelayakan bantuan tidak hanya berdasarkan pengajuan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan hasil verifikasi data lintas sektor.
Aep mencontohkan, warga yang diusulkan karena dinilai layak menerima bantuan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ditemukan informasi mengenai penghasilan atau kepemilikan aset yang memengaruhi kelayakan, informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sesuai kriteria program.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan data kepemilikan kendaraan maupun aset lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menyelesaikan administrasi balik nama kendaraan apabila diperlukan.
Aep berharap kehadiran Perlinsos dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengusulkan calon penerima bantuan sosial. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari proses pendataan.
Meski demikian, pengajuan melalui Perlinsos bukan berarti bantuan otomatis diberikan. Setiap usulan tetap harus melewati tahapan pemeriksaan dan penetapan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
“Harapannya, dengan adanya Perlinsos, penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan meminimalkan ketidaktepatan penerima. Semua pihak dapat mengajukan warga yang dinilai layak, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dan proses verifikasi,” pungkasnya.
Dengan mekanisme pengusulan, survei lapangan, serta integrasi data lintas sektor, Perlinsos diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. (Yopie Iskandar)
