Karawang, http://sanggabuanamultimedia.web.id - PS yang tergabung dengan Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB) menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang segera membentuk tim investigasi terkait dugaan pelanggaran pengisian BPD di Desa Ciptamarga dan Desa Kampungsawah.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di Kantor Kecamatan Jayakerta, Kamis (4/9/2026). Massa diterima Camat Jayakerta dan perwakilan DPMD Karawang. Namun pertemuan berakhir tanpa keputusan.
Pihak kecamatan dan DPMD beralasan tidak punya kewenangan untuk memutuskan langsung, alias mauan maniun.
Pejuang Siliwangi dan FPJB menolak jawaban administratif tersebut. Mereka meminta Bupati Karawang bersama DPMD, BKPSDM, dan Kecamatan Jayakerta membentuk tim investigasi independen.
Tujuannya mengusut tuntas proses pengisian BPD di dua desa tersebut.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan ada pelanggaran, kami minta proses pengisian anggota BPD di desa yang bermasalah dilakukan ulang sesuai aturan,” kata Koordinator FPJB , Fuad Jumat (4/9/2026) .
FPJB dan PSIB memberi batas waktu hingga Senin, 7 September 2026. Jika tuntutan tak direspons, massa mengancam menggelar aksi lebih besar ke Kantor DPMD Karawang.
“Kalau hari Senin belum ada keputusan, kami akan aksi besar-besaran. DPMD leading sector penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegas Fuad.
Menurut FPJB, dan PSIB, BPD bukan persoalan internal desa. Sebab lembaga itu ditetapkan melalui SK Bupati.
“BPD dilantik dan ditetapkan lewat SK Bupati. Ketika ada persoalan, pemerintah daerah wajib turun tangan dan memberi kepastian,” pungkasnya. (Red).
