Karawang, http://sanggabuanamultimedia.web.id – Polemik pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, belum menemui titik terang. Proses yang dinilai bermasalah itu justru memicu saling lempar tanggung jawab antar pemangku kebijakan, dari tingkat DPMD, kecamatan hingga desa.
Alih-alih memberi kejelasan, tiap pihak justru menunjuk pihak lain sebagai penanggung jawab. Situasi ini membuat warga dan elemen masyarakat yang menuntut transparansi semakin kecewa.
Dari Kecamatan ke DPMD, Berujung ke Panitia dan Kades
Saat dikonfirmasi, pihak Kecamatan Jayakerta mengaku kewenangannya terbatas. Rekomendasi penyelesaian kemudian diarahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Karawang.
Namun DPMD juga belum memberikan sikap tegas. Alih-alih mengambil langkah, DPMD justru mengarahkan kembali persoalan ke panitia pengisian BPD di tingkat desa.
Panitia pun tidak mau disalahkan. Mereka menyebut seluruh proses telah mendapat persetujuan dan arahan dari Kepala Desa Ciptamarga.
“Bolanya dilempar terus. Kecamatan ke DPMD, DPMD ke panitia, panitia ke Kades. Warga yang bingung,” ujar salah satu warga Ciptamarga.
Tuntutan Pembentukan Tim Investigasi Menguat
Sikap saling lempar ini memicu desakan dari Dari Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu (PSIB) dan FPJB. Mereka menuntut segera dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam proses pengisian BPD.
PSIB menilai jika tidak ada kejelasan, maka legitimasi BPD yang terbentuk ke depan akan cacat secara hukum dan tidak akan diterima masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang berani mengambil keputusan final. DPMD, Kecamatan Jayakerta, dan Pemerintah Desa Ciptamarga belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret penyelesaian.
Warga kini menunggu, siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kekisruhan ini. (Red)
